PDIP: Situasi Panas Karena Harga-harga Naik

Jakarta (SIB)
Sinyalemen yang disampaikan Presiden SBY tentang semakin panasnya situasi politik menjelang Pemilu 2009 dinilai tidak tepat. PDIP menyebut faktor naiknya harga bahan pokoklah yang membuat suhu politik meninggi.
“Wajar saja kalau masyarakat semakin panas dan gamang dalam menghadapi hidup sehari-hari. Karena kehidupan yang tidak menentu akibat naiknya harga kebutuhan pokok,” kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3).
Tjahjo menambahkan, kekhawatiran SBY dapat dimaklumi dia tidak ingin citranya rusak akibat stabilitas sosial yang terganggu.
“Warning Presiden tersebut karena Presiden khawatir menyangkut kredibilitas dan citra beliau jika terjadi instabilitas,” cetus Tjahjo.
Tjahjo berharap, sebagai pemimpin SBY seharusnya tidak hanya melempar wacana tapi lebih banyak membuat solusi. “Kalau tidak ingin prediksi situasi memanas itu terjadi, seluruh kebijakannya harus diarahkan pro rakyat dong!” tegasnya.
Sebelumnya dalam pidato saat peninjauan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kelurahan Kertamaya, Bogor, Rabu 5 Maret kemarin, Presiden SBY menyebutkan situasi politik makin panas menjelang Pemilu 2009. SBY meminta masyarakat jangan gamang.
SBY juga meminta para elit politik nasional tahu diri. Aktivitas politik menyambut pemilu jangan sampai mengganggu stabilitas masyarakat.
Agung: Pernyataan SBY Itu Peringatan, Jangan Dipolitisir
Pernyataan Presiden SBY mengenai situasi politik yang makin panas menjelang 2009 harus dimaknai sebagai peringatan, bukan untuk dipolitisir. Karena itu, semua pihak harus menjaga gerakannya agar situasi tetap kondusif.
“Sebagai kepala negara, pernyataan itu adalah suatu imbauan. Jadi bagus-bagus saja, karena menjelang pemilu selalu ada eskalasi politik,” kata Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3).
Jika eskalasi politik tidak diatur dengan baik, dia yakin akan membahayakan sendi-sendi demokrasi yang sedang dibangun saat ini.
“Kalau eskalasi itu dilepas begitu saja akan dapat merusak sendi-sendi politik dan demokrasi. Imbuan itu agar tidak terjadi gejolak,” ujarnya.
Hal yang sama disampaiklan Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Menurut Hidayat, pernyataan Presiden bukan bentuk kepanikan, tetapi peringatan kepada semua komponen bangsa untuk dapat menjaga stabilitas.
Meski demikian, karena kepala negara yang menyampaikan, SBY harus dapat memberi contoh yang baik untuk menjaga stabilitas kabinetnya dan institusi yang berada di bawah koordinasinya.
“Yang saya lihat Presiden tidak panik, masak Presiden panik? Presiden hanya mengingatkan kepada kita menjelang puncak-puncak tahun politik karena ada pemilihan Presiden, DPR dan DPD. Tapi Presiden harus memberi contoh yang baik,” tutur Hidayat. (detikcom/j)

Ketua Umum Megawati Bantu Korban Banjir Di Karawang

Tuesday, 19 February 2008

INFOKOM DPP PDI PERJUANGAN – Minggu (17/2), Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Soekarnoputri memberikan bantuan kepada para korban banjir di Karawang berupa dua ton beras, ribuan paket obat, 100 dus mie instan, 50 dus air mineral dan tiga ambulan siaga yang disalurkan lewat Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPC Karawang. Hingga hari ini banjir masih menggenangi 19 dari 30 kecamatan di wilayah penghasil beras Jawa Barat tersebut.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap musibah bencana banjir yang melanda  masarakat Karawang, Badan Penanggulangan Bencana Banjir (BAGUNA) DPC PDI Perjuangan Karawang langsung terjun ke daerah banjir, terutama daerah terparah, yaitu Rengasdengklok.

Hingga saat ini, sebagaimana dikemukakan Karda Wiranata, Ketua DPC PDI Perjuangan Karawang, BAGUNA DPC Karawang telah mengerahkan 40 personil untuk mengevakuasi dan memberi pertolongan pada masyarakat di 20 Desa yang tempat tinggalnya terendam banjir. “Setiap hari kami turun kelapangan dan sudah 12.000 orang dari 20 desa yang sudah kami beri pengobatan gratis, dan kami masih butuh makanan bayi,” terang Karda. “Bantuan dari Ibu Mega langsung dikirim ke lokasi banjir yang terparah, terutama di Desa Kertasari Kecamatan Rengasdengklok,” ungkap Tono Bachtiar Ketua BAGUNA PDI Perjuangan Karawang.

Pemerintah Karawang Lambat
Seperti yang dikemukakan Karda, pemerintah setempat sangat lambat menangani dan melayani para pengungsi dan korban banjir. “Kami juga sangat menyayangkan sikap Pemrintah Daerah yang lamban dalam penanganan dan menyalurkan bantuan untuk korban banjir,” kata Karda Wiranata.

“Bantuan dan kesigapan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan komitmen PDI Perjuangan terhadap masyarakat yang terkena musibah banjir, dan kami akan tetap siaga di wilayah terparah terkena banjir,” imbuh Tono dalam kesempatan berbeda. [kin]

PDIP Kembalikan Uang Legislasi

abu, 20 Februari 2008 | 21:07 WIB

JAKARTA, RABU-  Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyumbang kepada pemerintah berupa uang sebesar Rp 3 miliar lebih . Uang tersebut, tak lain uang legislasi seluruh anggota FPDIP yang dikembaliklan ke pemeritah melalui Sekjen DPR.

Uang tersebut, menutrut Sekertaris FPDIP, Ganjar Pranowo, Rabu (20/2), diserahkan untuk disumbangkan ke pemerintah dan kemudian disalurkan kepada rakyat miskin.

“Kami berharap, uang ini bisa dikembalikan ke kas negara karena rakyat saat ini sedang membutuhkan,” ujar Sekertaris FPDIP, Ganjar Pranowo di DPR, Rabu (20/2) kemarin.

Uang dalam satu koper, dengan pecahan Rp 50 ribuan dan Rp 100 ribuan ini terikat dengan karet beberapa gepok yang  kemudian dititipkan kepada pejabat sementara Sekjen DPR, Nining Indah Saleh. Uang tersebut diserahkan melalui rekening Bank Mandiri atas nama Sekjen DPR yang setelah dihitung, totalnya berjumlah Rp 3.397.696.000.

“Yang jelas, FPDIP sudah memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang legislasi ini.  Kami berharap, dengan pengembalian ini, bisa memotivasi seluruh anggota DPR, lintas fraksi untuk bisa berbuat yang sama.  Kami, FPDIP merasa tidak pantas menerima ini. Karena kalau argumentasinya untuk meningkatkan kinerja anggota dewan, tapi pada kenyatannya banyak anggota dewan yang tidak pernah hadir. Jadi, lebih baik dikembalikan kepada rakyat yang  memang membutuhkan,” papar Ganjar Pranowo.

Uang yang disumbangkan ini kemungkinan akan bertambah lagi. Karena menurut pengakuan Ganjar Pranowo, masih ada 12 orang anggota FPDIP yang belum mengembalikan sehingga menggenapkan jumlah total keseluruhan anggota FPDIP, 109 orang. Dua orang diantaranya, sama sekali belum membayar.

Sikap FPDIP ini, tak lantas diikuti oleh dua fraksi besar di DPR, FPAN dan FKB. Baik Ketua FKB, Effendy Choiry atau Gus Coy dan Ketua FPAN DPR, Zulkifli Hasan, uang legislasi sudah lebih dulu diberikan kepada para korban bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. Gus Coy menjelaskan, cara pengembalian uang legislasi kepada rakyat dilakukan dengan beberapa cara. (Persda network/YAT)

“Utamakan Ketahanan Pangan Ekonomi Rakyat Daripada Kepentingan Ekonomi Kapitalis”

Wednesday, 20 February 2008

Diskusi Lingkungan Hidup DPP PDI Perjuangan

INFOKOM DPP PDI PERJUANGAN – Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan yang sangat kompleks. Sangat banyak dimensi yang melingkupinya, dan cukup rumit. Seperti lingkaran setan yang memiliki banyak dimensi yang begitu rumit. Sekilas, demikian gambaran makro dari persoalan-persoalan lingkungan hidup di Indonesia yang digambarkan para pembicara dalam seminar sehari dengan tema “Kerusakan Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Masyarakat Indonesia” yang digelar bidang Lingkungan Hidup dan Pengabdian Masyarakat DPP PDI Perjuangan, Selasa (19/2) di kantor Sekretariat DPP, Jl. Lenteng Agung, Jakarta.

Rusaknya lingkungan hidup yang berbuah bencana alam menyebabkan bencana lingkungan telah menyebabkan hancurnya ribuan hektar sawah, terganggunya jalur transportasi (rusaknya infrastruktur, jalan raya, jembatan, penerangan, dan lain-lain). Kegiatan ekonomi masyarakat pun akan terganggu, dan secara komulatif bencana akibat rusaknya lingkungan menyebabkan terjadinya pergeseran sosial dan ekonomi yang akhirnya sangat berpengaruh pada daya tahan pangan rakyat dan ketahanan masyarakat.

Banyak hal yang berperan besar dalam rusaknya lingkungan, salah satu hal yang utama, sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPP Partai bidang Lingkungan Hidup dan Pengabdian Masyarakat Sonny Keraf, pembangunan di Indonesia menganakemaskan pembangunan ekonomi kapitalistik dari pada persoalan lingkungan hidup. “Masalah klasik kita masalah pembangunan yang dalam realitasnya selalu mengutamakan dan menganal emaskan pembangunan ekonomi di bandingkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup,” ungkap Sonny. “Pembangunan harusnya fokus pada ketahanan pangan dan energi, sehingga kebutuhan pangan yang seharusnya bisa diproduksi sendiri tidak tergantung pada impor,” lanjut Sonny.

Masih kata Sonny, penerapan hukum yang kurang tegas dalam menangani masalah lingkungan juga menjadi salah satu rusaknya ekosistem kita. “Saya usulkan Menteri Lingkungan diberi wewenang yang luas untuk menangani masalah perusakan lingkungan seperti KPK yang berhak mengadakan penyelidikan bahkan hingga melakukan penahanan terhadap tersangka korpusi,” usulnya.

Dalam seminar tersebut begawan lingkungan hidup Ingonesia, Emil Salim mengatakan,  PDI Perjuangan sebagai Partai Wong Cilik harus mempunyai program-program untuk menangani masalah lingkungan dan ketahanan pangan Indonesia. Sementara itu, Achmad Muqowwam, Ketua Komisi V DPR RI, pembangunan di Indonesia seperti mengeliminasi sektor pertanian dan ekonomi rakyat sehingga sektor tersebut bahkan tidak dilirik anak-anak muda. “Anak muda sekarang bayak yang tidak tahu akan pertanian, sehingga dibutuhkan pelatihan tentang cara pertani,” ujarnya.  Dia juga mengusulkan partai-partai yang ada untuk memperkuat sektor pertanian sebagai medium memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memberi penyuluhan dan pelatihan akan masalah pertanian di berbagai jenjang organisasi partai. [kin]

“Sarinah” Organisasi Kaum Ibu, Perkuat PDI Perjuangan

Saturday, 16 February 2008

“Sarinah”. Organisasi ini baru terdengar dalam Rapat Konsultasi DPP PDI Perjuangan bidang Keanggotaan dan Organisasi dengan organisasi sayap, Rabu (13/2) di DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta. “Sarinah” hadir dalam rapat konsultasi tersebut bersama Srikandi Demokrasi Indonesia yang lebih dikenal dengan SDI dan Komunitas Perempuan Perjuangan.

Dalam rapat konsultasi tersebut, Ketua DPP bidang Keanggotaan dan Organisasi Alex Litaay meminta pada organisasi-organisasi sayap Partai agar kompak dan tidak saling jegal. “Berkompetisilah secara sehat,” wanti-wanti anggota Fraksi PDI Perjuanga DPR RI itu.

Pada awalnya para pengurus “Sarinah” adalah para isteri anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saat ini “Sarinah” telah berkembang disejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Adapun susunan pengurus “Sarinah” adalah sebagai berikut:

Pelindung : Ir H Sutjipto; Ketua: Imam Suroso; Wakil Ketua: Ny.dr. Emi G Tjahjo Kumolo; Wakil Ketua: Ny.Dewi Permadi; Sekretaris: Ny.Maria Cyprianus Aoer; Wakil Sekretaris: Ny.nHana Suparlan; Bendahara: Ny. Ir. Hj. Sudjamik Sutjipto; Wakil Bendahara: Ny. Kartika Aria Bima;  Bidang Umum: Ny. Tetty Imam Suroso dan Ny. Hasto Kristanto; Bidang Sekretariat: Widodo E,  Anies Megawati dan An Soemarsono; Bidang Komunikasi dan Publikasi: Sri Christono. Alamat Sekretariat : Wisma DPR RI – D-4/312  Kalibata, Jakarta Selatan –Telp./Fax : 021-7989757. [poer]